Gus Dur, Pak Hoegeng, dan Polisi Tidur

12 Jan 2012

Suatu ketika Gus Dur berkelakar. Hanya tiga polisi yang jujur, yakni patung polisi, polisi tidur, dan Pak Hoegeng, katanya. Ini bukan sekadar kelakar, bukan juga sindiran samar soal kinerja kepolisian yang memprihatinkan. Ini adalah ajakan agar kepolisian berlapang dada menerima kritikan dan segera berkemas membenahi institusi. Atau, ya, semacam alegori agar para polisi menyadari bahwa tugas mengayomi dan melindungi itu bukan perkara mudah.

Itulah musabab mengapa tagar #matahukum saya lansir lewat akun twitter. Sebagai tombak terdepan, anggota kepolisian diharapkan menjadi perintis terciptanya rasa adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Artinya, polisilah yang harus berdiri paling depan dalam upaya menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kata seluruh di sini berarti tanpa pilih kasihsiapa pun rakyat Indonesia berhak atas keadilan, baik yang kaya maupun yang miskin.

Dewasa ini, citra kepolisian sedang berada pada titik terendah. Kita kehilangan figur polisi idaman Gus Duryang sekaligus idaman rakyat Indonesiaseperti pada sosok Pak Hoegeng. Anggota polisi yang jujur pun semakin langka, kendati bukan berarti tak ada. Maka, tak heran jika semisal pelanggaran lalu lintas selalu dianggap remeh, cukup dengan seloroh, Ada uang tilang pun batal.

Lewat tagar #matahukum itu ada akun yang secara berkelakar mengatakan bahwa polisi sekarang terlihat gahar, galak, dan sangar: lebih militer daripada tentara. Ada juga yang mengeluhkan alur sandiwara jalur Transjakarta, tatkala polisi menggiring pengendara sepeda motor ke dalam jalur khusus bus besar lantas pada ujung jalan polisi lainnya sudah siap memangsa mereka. Bahkan, ada yang bertutur tentang pengalamannya meminta ditilang, tapi polisi berkeras agar atur damai saja. Atau, karena sedang tidak bawa uang malah diminta polisi untuk mengambil uang di ATM terdekat. Nah!

Kisah-kisah itu membuktikan betapa sebenarnya banyak orang yang merindukan polisi benar-benar sebagai pengayom dan pelindung. Betapa pun pedasnya, kritik bisa menjadi alternatif perenungan. Bukankah sesekali kita perlu menyingkap segala kekurangan agar kita bisa berkemas membenahinya?

***

Pertanyaan pertama yang secara serius saya ajukan lewat #matahukum adalah: Bisakah polisi terlepas dari kebiasaan menerima suap, komisi, atau upeti?

Jawaban lugas muncul dari akun @kikikuik. Harusnya bisa. Seperti prinsip ini: membiasakan yang benar, dan bukan membenarkan yang biasa, kicaunya. Kalimat ini tajam, tapi patut direnungkan. Sederhananya, seperti rahasia yang telah tersingkap begitu benderang, seseorang bisa menjadi anggota kepolisian karena menyediakan setumpuk rupiah. Bukan soal berapa setoran awal yang disorongkan, melainkan karena upeti itulah yang kelak memaksa anggota kepolisian berusaha keras kejar setoran. Maka, di sinilah pentingnya mengubah sistem terselubungpraktik duitpada masa awal menjadi anggota kepolisian.

Selain itu, @penyairunyu menyarankan agar calon anggota kepolisian menata impian atau harapannya. Katanya, kalau ingin mengejar harta kekayaan, kepolisian bukan jalan yang tepat. Sebaiknya jadi pengusaha, katanya lagi.

Pertanyaan kedua adalah: Anda punya saran menyelamatkan Kepolisian Republik Indonesia?

Dan, jawaban pun mengalir deras. Ya, upaya peningkatan kinerja polisi juga menjadi tanggung jawab masyarakat. Misalnya, jangan coba-coba mengemudi jika tidak benar-benar memenuhi syarat untuk menjadi pengemudi. Atau, tatkala mengurus SIM tak perlu mencoba-coba pintu belakang atau jasa calo. Atau, ketika melaporkan dompet hilang tak perlu kelimpungan membayar uang jasa karena polisi digaji termasuk untuk memberikan Surat Keterangan Kehilangan. Kalaupun ternyata polisi menangkap basah pelanggaran kita, usahakan tidak menyelesaikan perkara lewat rupiah, sebagaimana saran @susyillona. Apalagi menyodorkan kartu anggota kewartawanan atau ketentaraan.

Kita semua pasti pernah mendengar pepatah yang menandaskan bahwa ala bisa karena biasa.

Coba turun ke jalan dan temukan betapa banyak pelanggaran yang terjadi: lampu merah yang diterabas, saling kebut-saling salip, berhenti di tengah jalan atau ngetem di sembarang tempat, membuang sampah secara serampangan lewat jendela yang setengah terbuka, mengemudikan sepeda motor dengan ugal-ugalan, dan banyak pelanggaran lain yang cukup panjang jika dituliskan satu demi satu. Sebagai rakyat yang taat, tak perlu berkilah bahwa peraturan diterapkan memang untuk dilanggar. Lazimnya, satu pelanggaran akan melahirkan pelanggaran kedua, ketiga, dan seterusnya.

Jadi, mari kita mulai dari diri sendiri.

***

Sekecil apa pun peluang perbaikan, harapan selalu ada. Termasuk harapan agar polisi benar-benar menjadi seperti dambaan masyarakat. Cukuplah romansa sandal jepit, biji kakao, setandan pisang, celana dalam, atau bawang merah mengisi riwayat panjang ketidak-adilan di negeri kita. Cukuplah tragedi pemukulan berujung maut, mabuk-mabukan dan tiba-tiba jadi malaikat pencabut nyawa, atau penembakan terhadap rakyat dengan membabi-buta menghiasi potret buram kepolisian kita.

Bahwa tindak kejahatan seberapa pun remehnya harus diselesaikan, itu benar. Bahwa bukan besar atau kecilnya suatu kejahatan sehingga diperkarakan, itu juga benar. Akan tetapi, pelanggaran kecil seharga Rp 2.000,- tentu tak masuk akal jika diancam pidana sama seperti kasus penggerogotan uang negara sebesar Rp 20.000.000.000. Ditambah lagi kisah penyiksaan semasa pemeriksaan yang dialami oleh pelaku rakyat kecil. Pada titik inilah rakyat mendambakan keadilan. Apabila ada pihak pelapor yang kemudian memilih jalur kekeluargaan untuk menyelesaikan tindak pidana ringan, polisi tidak harusngotot meneruskan perkara.

Akhirnya, seperti hasrat Gus Dur, selalu ada cara untuk melahirkan Hoegeng-Hoegeng baru. Jika tidak, mustahil semua anggota kepolisian disihir menjadi polisi tidur atau patung polisi demi menemukan sosok polisi yang jujur. []

@1bichara, Januari 2012


TAGS Gus Dur Hoegeng Polisi Tidur Patung Polisi #matahukum


-

Author

Follow Me